You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Basuki Bakal Tolak Penangguhan UMP 2016
.
photo Yopie Oscar - Beritajakarta.id

Basuki akan Tolak Penangguhan UMP 2016

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, tidak akan akan menerima usulan penangguhan dari perusahaan terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2016.

Saya sudah buktikan. Tahun ini tidak ada penangguhan sama sekali

Dikatakan Basuki, dalam menetapkan angka UMP DKI, unsur dari pengusaha juga dilibatkan.   

"Sejak tahun 2015 kami tidak pakai istilah penangguhan. Saya sudah buktikan. Tahun ini tidak ada penangguhan sama sekali," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/10).

Basuki Setujui UMP 2016 Rp 3,1 Juta

Basuki menegaskan, jika nanti ada perusahaan yang mengajukan penangguhan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka akan ditolak. Beberapa perusahaan pada tahun ini, juga mendapat penolakan. "Kalau ada yang ajukan saya tolak. Gampang saja," tegasnya.

Pada tahun ini terdapat 28 perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan pembayaran UMP DKI. Sebanyak tujuh perusahaan permohonannya resmi ditolak. Lalu ada tiga perusahaan dikembalikan berkas permohonan karena tidak memenuhi syarat. Sedangkan 18 perusahaan menarik pengajuan permohonan dan bersedia membayar sesuai UMP.

Ke-28 perusahaan yang mengajukan penangguhan merupakan perusahaan asing. Perusahaan tersebut terdiri dari 23 perusahaan di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan beberapa perusahaan lainnya yang tersebar di wilayah lain seperti Jakarta Pusat dan Jakarta Timur.

Seperti diketahui Dewan Pengupahan DKI Jakarta telah mengajukan usulan nilai UMP 2016 sebesar Rp 3,1 juta. Nilai tersebut disetujui Basuki.

Penangguhan UMP ini sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam aturan tersebut, pengusaha yang tidak mampu membayar sesuai UMP dapat mengajukan permohonan penangguhan kepada Gubernur melalui Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Paling lambat penangguhan diajukan 10 hari sebelum tanggal berlakunya UMP.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pramono Minta Lurah Malaka Sari Dibebastugaskan

    access_time30-06-2025 remove_red_eye9952 personDessy Suciati
  2. Jakarta Kirim 79 Atlet Junior ke Kejurnas Panahan 2025

    access_time26-06-2025 remove_red_eye1387 personAldi Geri Lumban Tobing
  3. Pramono Lantik 100 Pejabat Fungsional

    access_time30-06-2025 remove_red_eye1349 personDessy Suciati
  4. Rano Sebut BTN JAKIM 2025 Dorong Promosi dan Perekonomian Jakarta

    access_time29-06-2025 remove_red_eye904 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pramono Dorong Jakarta Jadi Destinasi Olahraga Kelas Dunia

    access_time29-06-2025 remove_red_eye851 personDessy Suciati

Hitung Mundur 22 Juni 2027

718
Hari
11
Jam
39
Menit
45
Detik